Makalah Tentang Ekonomi Pembangunan

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah tentang ekonomi pembangunan. Makalah tentang ekonomi pembangunan ini telah kami usahakan semaksimal mungkin dan tentunya dengan bantuan berbagai pihak, sehingga dapat memperlancar pembuatan laporan ini. Untuk itu kami tidak lupa menyampaikan bayak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam pembuatan makalah ini. Namun tidak lepas dari semua itu, kami menyadar sepenuhnya bahwa ada kekurangan baik dari segi penyusunan bahasa maupun segi lainnya. Oleh karena itu dengan lapang dada dan tangan terbuka kami membuka selebar-lebarnya bagi pembaca yang ingin memberi saran dan kritik kepada kami sehingga kami dapat memperbaiki makalah tentang ekonomi pembangunan ini. Akhirnya kami mengharapkan semoga dari makalah tentang ekonomi pembangunan ini dapat diambil hikmah dan manfaatnya sehingga dapat memberikan inpirasi terhadap pembaca.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Ekonomi Pembangunan

Pertumbuhan pembangunan ekonomi Indonesia ditandai dengan adanya perubahan struktur ekonomi, yaitu pergeseran dari dominasi sektor pertanian beralih ke sektor industri, dilihat dari kontribusi nilai tambah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Perubahan struktur ekonomi ini tentu membawa implikasi pada perubahan sektor ekonomi lainnya, seperti: lapangan kerja, upah, dan struktur ekspor. Dominasi sektor industri dari sektor pertanian pada awal 1990-an ini sebenarnya telah ditandai dengan menurunnya kontribusi sektor pertanian dan semakin meningkatnya kontribusi sektor industri dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Pergeseran struktur ekonomi memang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak ke sektor industri yang menimbulkan efek multiplier terhadap sektor-sektor lainnya. Dengan demikian, sektor industri tidak hanya membuka lapangan kerja bagi sektornya sendiri tetapi juga lapangan kerja di sektor-sektor lainnya.

Pada awal pembangunan ekonomi di Indonesia, perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia lebih berorientasi pada masalah pertumbuhan. Hal ini bisa dimengerti mengingat penghalang utama bagi pembangunan di Negara sedang berkembang adalah terjadinya pertumbuhan penduduk yang cukup pesat yang seiring dengan laju pertumbuhan angkatan kerja yang cepat pula. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor penghambat pembangunan apabila tidak diimbangi dengan perkembangan kesempatan kerja. Djojohadikusumo (1985: 27) menyatakan bahwa perkembangan penduduk juga menambah angkatan kerja, hal ini mengharuskan penciptaan lapangan kerja yang bersifat produktif di bidang kegiatan yang semakin meluas. Sasaran pokok ialah untuk menanggulangi masalah pengangguran.Peningkatan produksi barang dan jasa tanpa disertai penciptaan kesempatan kerja produktif cenderung mempertajam ketimpangan dalam hal pembagian pendapatan dan kesenjangan golongan masyarakat.

Dalam hal peningkatan produksi maka peningkatan kualitas pekerja harus juga diperhatikan yang dicerminkan oleh tingkat pendidikan rata-rata yang semakin baik, memberi dampak positif terhadap produktivitas tenaga kerja. Begitu pula peningkatan keterampilan dan pelatihan tenaga kerja yang disertai dengan penerapan teknologi yang sesuai, berdampak pula terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja. Karena pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi dalam sumber daya manusia.

Pendidikan memberikan sumbangan langsung terhadap pertumbuhan pendapatan nasional melalui peningkatan keterampilan dan produktivitas kerja.Untuk mewujudkan tujuan tersebut tetap akan bertumpu pada strategi pembangunan yaitu trilogi pembangunan yang mencakup pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas. Maka pemerataan tersebut bukanlah sekedar memperluas kesempatan kerja, namun lebihjauh lagi menyangkut kesempatan berusaha, distribusi pendapatan, serta keselarasan pembangunan antar daerah.

Peralihan sebagian tenaga kerja di sektor industri bukan merupakan persoalan yang sederhana. Peranan pendidikan, termasuk peningkatan keterampilan angkatan kerja, sangatlah menentukan dalamproses ini. Oleh karena itu, tuntutan terhadap pendidikan angkatan kerja merupakan pilihan strategis bagi peningkatan produktivitas terutama di sektor industri.Sebagaimana diketahui dalam rangka tujuan pembangunan nasional maka sektor industri ini diharapkan dapat mengatasi hambatan-hambatan yang dialami oleh perekonomian. Industri tidak saja sebagai usaha pemerataan pembangunan akan tetapi sebagai struktur sosial yang dapat berproduksi dengan efektif dan mempunyai daya investasi yang dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat memperkecil pengangguran. Sektor industri memberikan peranan yang cukup besar terhadap perekonomian di Indonesia.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Ekonomi Pembangunan Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. (Lincolin Arsyad, 1999)

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif - inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi.

Pembangunan ekonomi daerah suatu proses yaitu proses yang mencakup pembentukan - pembentukan institusi baru, pembangunan industri - industri alternatif, perbaikam kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pemngetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tesebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama - sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya yang ada harus menafsir potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. (Lincolin Arsyad, 1999).

2.2 Perencanaan Ekonomi Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber daya publik yang tersedia didaerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber daya swasta secara bertanggung jawab. Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan secara seimbang perencanaan yang lebih teliti mengenai penggunaan sumber daya publik dan sektor swasta : petani, pengusaha kecil, koperasi, pengusaha besar, organisasi sosial harus mempunyai peran dalam proses perencanaan.
Ada tiga (3) impilikasi pokok dari perencanaan pembangunan ekonomi daerah: Pertama, perencanan pembangunan ekonomi daerah yang realistik memerlukan pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional dimana daerah tersebut merupakan bagian darinya, keterkaitan secara mendasar antara keduanya, dan konsekuensi akhir dari interaksi tersebut. Kedua, sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah dan sebaliknya yang baik di daerah belum tentu baik secara nasional. Ketiga, Perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah, misalnya administrasi, proses pengambilan keputusan, otoritas biasanya sangat berbeda pada tingkat daerah dengan yang tersedia pada tingkat pusat. Selain itu, derajat pengendalian kebijakan sangat berbeda pada dua tingkat tersebut. Oleh karena itu perencanaan darah yang efektif harus bisa membedakan apa yang seyogyanya dilakukan dan apa yang dapat dilakukan, dengan menggunakan sumber daya pembangunan sebaik mungkin yang benar-benar dapat dicapai, dan mengambil manfaat dari informasi yang lengkap yang tersedia pada tingkat daerah karena kedekatan para perencananya dengan obyek perencanaan. (Lincolin arsyad, 1999).

BAB III
HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pembangunan Ekonomi Sektor pertanian dan Industri

Ekonomi pembangunan Indonesia pada kuartal IV - 2013 sedikit membaik dengan mencatat laju pertumbuhan year - on - year menjadi 5,72 % meski lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu 6,18 %. Hal ini terutama disebabkan oleh tekanan pada transaksi berjalan dan pelemahan nilai tukar rupiah yang dibarengi dengan kenaikan laju inflasi. Tekanan pada transaksi berjalan yang mengalami defisit selama tiga kuartal terakhir mendorong peningkatan suku bunga acuan sehingga menekan investasi. Meski defisit transaksi berjalan menurun signifikan dari USD 8,5 miliar pada kuartal sebelumnya menjadi USD 4 miliar pada kuartal IV - 2013, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2013 hanya mencapai  5,78 % lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi tahun 2012 yang mencapai 6,23 %.

Pertumbuhan ekonomi didorong terutama oleh sektor Komunikasi dan Transportasi, Demikian juga sektor primer mengalami peningkatan namun dengan laju pertumbuhan yang semakin rendah. Sektor Primer: Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan; dan Sektor Pertambangan dan Penggalian. Sektor Industri: Sektor Industri Pengolahan; Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih; dan Sektor Konstruksi. Sektor Jasa: Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran; Sektor Pengangkutan dan Komunikasi; Sektor Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan; dan Sektor Jasa - jasa   Sumber: BPS dan CEIC (2014)

Sektor Jasa masih dominan dalam mendorong pertumbuhan pada kuartal IV – 2013. Meskipun demikian, sektor ini mengalami penurunan laju pertumbuhan dan sektor Primer dan sektor Industri mulai merangkak naik. Sektor Jasa menunjukkan pertumbuhan yang lebih lambat, dengan pertumbuhan yang hanya tercatat sebesar 6,48 % lebih rendah jika dibandingkan dengan kinerja kuartal IV - 2012 yaitu 7,66 %. Sementara itu, sektor Primer tumbuh mencapai 3,86 % (y - o - y). Hal itu didorong oleh pertumbuhan pada sektor Pertambangan dan Penggalian yang tercatat sebesar 3,91 % (y - o - y). Meskipun sektor Primer mengalami peningkatan, laju pertumbuhan sektor Primer lambat laun semakin rendah. Selanjutnya, sektor Industri juga menunjukkan pertumbuhan yang tercatat sebesar 5,60 % (y - o - y) sejalan dengan laju pertumbuhan ekspor terutama pada ekspor non - migas. Secara keseluruhan, pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor Pengangkutan dan Komunikasi yang mencapai  10,32 % (y - o - y), diikuti oleh sektor Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan 6,79 % (y - o - y) dan sektor Konstruksi 6,68 % (y - o - y).

Meningkatnya pertumbuhan pembangunan ekonomi Indonesia untuk kuartal empat tahun 2013 ditopang oleh kenaikan ekspor neto. Sumber: BPS dan CEIC (2014). Pada sisi pengeluaran, penggerak pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV - 2013 didominasi oleh kenaikan tingkat ekspor neto, menggeser peranan pengeluaran domestik yang melambat.Kenaikan tingkat ekspor neto pada kuartal IV - 2013 disebabkan karena nilai ekspor tumbuh tinggi yang tercatat sebesar 7,40 % (y - o - y) dan pertumbuhan nilai impor yang menurun menjadi -0,60 % (y - o - y). Hal ini didorong oleh meningkatnya ekspor non - migas ke negara - negara mitra dagang terutama Cina, Amerika Serikat dan Jepang. Selanjutnya, pertumbuhan konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan investasi menurun masing-masing menjadi 5,25 % (y - o - y), 6,45 % (y - o - y) dan 4,37 % (y - o - y). Padahal pada kuartal sebelumnya, konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan investasi dapat tumbuh masing-masing sebesar 5,48 % (y - o - y), 8,91 % (y - o - y) dan 4,54 % (y - o - y). Perlambatan investasi tersebut di antaranya terkait dengan kebijakan BI dalam meningkatkan suku bunga acuan dari 7,25 % pada Oktober 2013 menjadi 7,50 %  pada November 2013 dan ketidakpastian politik terkait dengan Pemilu.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial merupakan masalah yang sangat penting untuk dicermati dalam tatanan masyarakat yang beradab. Secara normatif  hal tentang penghapusan ihwal kemiskinan dan kesenjangan adalah termasuk hal yang harus dicermati dalam perencanaan pembangunan Ekonomi.
2. Metode penghitungan kemiskinan dalam perkembangannya juga mengalami banyak penyempurnaan dalam teorinya. Hal ini karena masalah tentang kemiskinan juga ternyata melibatkan banyak aspek yang multidimensional. Selain itu juga masalah kemiskinan dihadapkan dengan karakteristiknya yang spesifik pada berbagai jenis masyarakat, seperti masyarakat desa, kota, ataupun golongan gender wanita. Dalam jenis - jenis masyarakat yang berbeda, kemiskinan dapat ditafsirkan sesuai konteks sosial yang dihadapi. Dalam strategi pembangunan, diperlukan strategi pertumbuhan yang inklusif. Inklusif berarti bahwa "trickle down effect" dari pertumbuhan juga harus dapat dinikmati oleh mereka yang berada dalam golongan income rendah. Dengan strategi itu diharapkan kemiskinan dan kesenjangan bisa dihilangkan.

4.2 Saran untuk Pembangunan Ekonomi

1. Pemerintah diharapkan mengoptimalkan peranan investasi dengan cara meyakinkan para investor dengan melakukan promosi tentang potensi daerah dan memberikan kepastian hukum serta keamanan sehingga para investor tertarik untuk menanamkan modalnya di Sulawesi Selatan, terutama di sektor industri, sehingga membuka lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja.
2. Pemerintah diharapkan lebih mengembangkan industri padat karya, karena disamping tidak terlalu besar investasi yang dibutuhkan juga dapat menyerap tenaga kerja yang besar sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak.
3. Agar pemerintah membantu meningkatkan kemampuan pembinaan industri yang ada di daerah untuk bersaing melalui pelatihan keterampilan bagi calon tenaga kerja, penggunaan teknologi yang lebih mengutamakan peningkatan mutu, efisien dan peningkatan produktivitas yang dikaitkan dengan upaya perluasan pemasaran produk di dalam dan luar negeri.
4. Masih dominannya sektor pertanian dalam perekonomian Indonesia, perlunya dikembangkan industri pengolahan hasil pertanian (agro industri) dalam skala menengah dan kecil.